Abu Dhabi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar keprihatinan civitas akademika dari puluhan kampus atas jalannya demokrasi di tanah air harus diperhatikan.
"Mengenai pernyataan dari berbagai universitas, saya kira itu bagian dar dinamika politik. Dan pemerintah harus memperhatikan," ujar Wapres Maruf di KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2).
Seperti dikutip dari Republika, Wapres mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk merespon masukan dan kritik yang disuarakan para akademisi dan guru besar tersebut. Ia berharap sikap dari para akademisi dari berbagai kampus itu hanya sampai kepada tahap menyampaikan pernyataan. Ia khawatir, bila para akademisi bertindak lebih jauh.
"Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan, sehingga bisa diatasi. Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih jauh. Ini bagian dari dinamika saja. Bagian dari hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah tidak perhatikan," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, para guru besar dan akademisi dari sejumlah universitas negeri dan swasta di berbagai daerah mengeluarkan pernyataan terbuka menyoroti kondisi bangsa, khususnya soal situasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Mereka juga mengeluarkan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyinggung soal etika hingga kenegarawanan.
Dimulai dari Petisi Bulaksumur Universitas Gadjah Mada (UGM), pernytaan sikap kampus kemudian menggelinding bak bola saju. Satu per satu perguruan tinggi menyuarakan keresahan mereka atas iklim demokrasi saat ini. Hingga Senin (5/2/2024), perguruan tinggi yang menyatakan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Jokowi terus bertambah hingga belasan jumlahnya.
Tak lama setelah Petisi Bulaksumur dibacakan, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya. Jokowi menilai, petisi yang disampaikan tersebut merupakan hak berdemokrasi bagi setiap orang untuk berpendapat.
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujar Jokowi usai menghadiri Kongres Nasional XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyebut, gerakan petisi yang disampaikan kalangan perguruan tinggi merupakan vitamin untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan, dalam negara demokrasi, kebebasan dalam berpendapat termasuk menyampaikan petisi dan kritik harus dihormati.
“Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” ujar Ari kepada wartawan, Jumat (2/2).
Namun, Ari berpendapat, akhir-akhir ini terlihat ada upaya sengaja untuk mengorkestrasi narasi politik demi kepentingan elektoral. Meskipun strategi politik partisan tersebut juga dinilai sah-sah saja, ia mendorong agar kontestasi politik termasuk pertarungan opini dibangun dalam budaya dialog yang substantif dan sehat. 
