MUTASI adalah hal yang biasa. Itu adalah bagian dari tour of duty and tour of area.
Tapi kalau mutasi dilakukan terhadap personel yang merupakan mantan mantan ajudan dan mantan mantan pengawalan terhadap Presiden Sekeluarga dari Paspampres dan Kopassus yang masuk dalam bagian organisasi Paspampres, maka mutasi itu pantas dipertanyakan.
Apalagi dilakukan hanya 2 bulan menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Pemilihan Presiden, saat dimana anak Presiden menjadi cawapres dari hasil pelanggaran berat etik Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Paman Kandung Gibran Rakabuming.
Sehingga dapat di analisia sekarang dan sekaligus dilakukan pemetaan atau mapping, strategi apa yang patut dapat diduga dilakukan Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi menjelang Pilpres.
Pertama
Memasukkan orang orang tertentu yang sangat amat dekat dengan dirinya Sekeluarga di dalam 3 organisasi ini yaitu TNI, POLRI dan BIN
Kedua
Menjelang dua bulan sebelum Pilpres, ada beberapa Provinsi yang di incar Jokowi secara khusus dua bulan menjelang Pilpres yaitu Jawa Timur, DIY Yogyakarta dan Papua Barat.
Dan inilah cawe-cawe Jokowi dalam hal mutasi di TNI, Polri dan BIN sampai dengan hari ini yaitu:
Posisi Wakil Kepala BIN
Letjen Nyoman Cantiasa Jadi Wakil Kepala BIN
Posisi Panglima TNI
Jenderal TNI Agus Subiyanto
Yang notabene hanya 6 hari numpang lewat pada posisi KSAD.
Mantan Dan Paspampres
Posisi KSAD
Jenderal TNI Maruli Simanjutak
Jabatan sebelumnya Pangkostrad
Mantan Dan Paspampres
Pangdam Brawijaya
Mayjen TNI Rafael Granada Bay
Jabatan sebelumnya Komandan Paspampres
Mantan Dan Paspampres
Posisi Kapolda Papua Barat
Brigjen Johnny Edison Isir
Jabatan sebelumnya Kapolrestabes Medan
Mantan Ajudan
Wakapolda DIY
Brigjen Polisi Adi Vivid
Yang sebelumnya ditaruh Jokowi untuk menjabat dulu sebagai Direktur Siber Bareskrim
Mantan Ajudan
Alangkah tidak elok manuver-manuver Jokowi yang seperti ini.
Sama tidak eloknya ketika seluruh rakyat Indonesia dipaksa untuk iklas menerima keputusan Paman MK yang meloloskan Gibran Rakabuming menjadi cawapres.
Walau tindakan Anwar Usman divonis sebagai pelanggaran berat etik, tapi sang keponakan tetap bercokol sebagai cawapres.
Mohonlah kiranya Jokowi tahu diri sedikit dan tidak melakukan abuse of power atau penyalah-gunaan kekuasaan.
Slowly but sure, Jokowi asyik sekali memasukkan orang-orangnya di posisi strategis TNI, Polri Dan BIN hanya 2 bulan menjelang Pilpres 2024.
Ya, slowly but sure, artinya perlahan tapi pasti.
Ngeri kali hidup ini...
Dikira tidak ada rakyat Indonesia yang mencermati dan mengamati aksi Jokowi ini.
Janganlah begitu, oke?
Jangan lagi harus ada keputusan keputusan pelanggaran berat di kemudian hari hanya demi sang anak harus jadi RI2.
Ngono yo ngono, ning ojo ngono! 
Penulis adalah wartawati senior yang pernah bekerja sebagai jurnalis di Radio Elshinta, Radio Ramako, Radio Trijaya FM, Voice of America (VOA), Inilah.com dan RMOL. Meliput di ABRI (kini TNI) sejak 1993 dan Polri sejak 2005 hingga saat ini.
